Kekuatan Hukum Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek

Medical record is a file who contains the patient’s identity and what medical act has been done by the medical expert for the patient, therefore it can be difinite that datas include on the medical record is absolutely the patien’s property. Related with that property and to warrant the patient’s rights of their medical records, government issued several regulations about medical record. Related of the function as the evidence, therefore medical record has two functions, there are as an expert statement evidence and mail evidence on the medical malpractice case, and having free proofing value. This rights is not absolute, in the meaning that with the patient’s authority, medical record will able to discover for the important things including for the court importance. Key words : medical record, proofment, medical malpractic

KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA ALAM TEPAT GUNA DALAM MENJAMIN KETEPATAN SASARAN BANTUAN PASCA BENCANA

Indonesia merupakan suatu wilayah yang termasuk ke dalam jalur Ring Of Fire , mempesona keindahan panoramanya, sehingga banyak menarik turis negara asing untuk datang dan melihat keindahannya tersebut. Selain itu Indonesia adalah negara yang sering sekali mengalami bencana alam, mulai dari banjir , gunung meletus sampai ke Tsunami , Indonesia berada pada lokasi geografis yang rawan bencana. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam maupun akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Di beberapa daerah Wilayah Indonesia contoh bencana yang sedang melanda negeri ini. Sejauh ini telah tersedia perangkat regulasi penanggulangan bencana yang memberikan kerangka penanggulangan bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Meskipun Undang-Undang telah menggariskan ketentuan penanggulangan bencana yang komprehensif, sejauh ini penanggulangan masih fokus pada masalah tanggap darurat. Tindakan lanjut seperti mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi serta pemulihan dalam bentuk psikis serta pengetahuan mengenai cara mengatasinya nampak belum menjadi prioritas utama dari aktivitas penanggulangan bencana. Persoalan lain yang masih tercecer adalah koordinasi, kecepatan pertolongan, ketepatan bantuan, dan kemerataan distribusi logistik. Yang masih menjadi urgensi untuk pemerintah dalam hal menjamin ketapatan sasaran bantuan pada saat terjadinya bencana

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM PADA MASYARAKAT RT 05-RW 05 GAYUNG KEBONSARI TIMUR KEC. KETINTANG KOTA SURABAYA

Wirausaha berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di banyak negara, wirausaha adalah aspek penting yang memainkan peran vital dalam perekonomian. Pasalnya, sektor swasta yang digerakan para wirausaha ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar. Sikap wirausaha yang selalu ingin tahu membuat wirausaha selalu dapat menemukan inovasi baru di dunia usaha. Oleh karenanya, seorang wirausaha harus memiliki sifat wirausaha agar bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Dalam hal ini wirausaha yang dimaksud adalah UMKM. UMKM merupakan peluang dan  pilihan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam menunjang bagi berkembangnya ekonomi nasional, dan hambatan2 yang dihadapi dapat diatasi dengan membentuk jejaring usaha/bisnis antar pelaku usaha yang bersifat saling menguntungkan berdasar hukum yang berlaku. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat wirausaha bagi masyarakat RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Ketintang Kota Surabaya

KEKUATAN HUKUM PEMBELI TANAH PETOK D YANG TIDAK DIAKUI JUAL BELINYA OLEH AHLI WARIS

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bentuk Kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila isi dalam akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak, atau dengan kata lain mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis serta tanda tangan para pihak dalam perjanjian tersebut. Sesuai pasal 1857 BW kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat disamakan dengan akta otentik. Suatu perjanjian jual beli dengan menggunakan akta dibawah tangan adalah sah jika di kaji dalam pasal 1320 BW karena telah memenuhi unsur dalam syarat sah perjanjian tersebut. Metode penelitian memakai penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, karena syarat mutlak pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan ijin kepada pihak pembeli untuk melakukan pendaftaran Petok D melalui jual beli guna dapat mengurus Balik Nama tanpa keikutsertaan dari pihak ahli waris guna pendaftaran sertipikat Hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional

PENERAPAN PEMBATASAN YUDISIAL (JUDICIAL RESTRAINT) BAGI PELAKU LGBT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016)

The existence of the Constitutional Court as a constitutional enforcement state institution is required to conduct judicial review of the Constitution State Law. In carrying out its duties and obligations acting in judicial activity as a positive legislator or performing judicial restrictions as a negative legislator.Lesbian, Gay, Bisexual and transgender hereafter abbreviated LGBT is one interesting phenomenon to be studied in terms of juridical. Legal certainty is needed in the solution of the LGBT case that has been rampant in the communityKeberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penegakan konstitusi dituntut untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertindak dalam aktivitas yudisial sebagai legislator positif atau melakukan pembatasan yudisial sebagai legislator negatif. Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah salah satu fenomena menarik untuk dipelajari dalam hal yuridis. Kepastian hukum dibutuhkan dalam penyelesaian kasus LGBT yang telah merajalela di masyarakat

Bankruptcy Statement And The Law Consequences

Problems bankruptcy it is important in gave a legal certainty related to wealth of company .The certainty applied with article 22 bankruptcy code who said that since decision statement of bankruptcy spoken each a lawsuit who carried out by third not going to be covered unless that thing it would bring terms of advantages wealth it self. It is also the act of bankruptcy winners give rights to creditors and parties that other concerned parties to ask for a request for the cancellation of over legal action a debtor

Policy On Natural Disaster Response to Guarantee the Principles of Post-Disaster Assistance

Indonesia is an area belonging to the Ring Of Fire line, fascinating the beauty of the panoramic, so attract much foreign tourists to come and see its beauty. Furthermore Indonesia is a country that often experience natural disasters, Indonesia Located in a geographical location that is prone to disaster. Disasters can be caused by both natural and behavioral factors for utilizing and managing natural resources. In some areas of Indonesia, disasters examples that hit the country. So far, there are available disaster management regulation tools, which provides disaster management framework, Pre-disaster comprehend, emergency response, and post-disaster. Although the law has outlined comprehensive disaster management provisions, so far is still focused on the emergency response period. Further actions such as mitigation, rehabilitation and reconstruction appear not to be a top priority of disaster management activities. Other issues that are still scattered are coordination, rescue aid, appropriateness of assistance, and logistic distribution. Key words: Policy, Disaster, Aid, BNPB, Environmen

Appropriate Natural Disaster Management Policy in Guarantee Accuracy of Target Post Disaster Assistance

Indonesia is a region that disaster-affected which often arise, it is because of Indonesia is an equatorial boundary is the line where a slab of earth impact of catastrophes. Against such conditions it is with the frequent disasters continue to occur so it is necessary prepared in disaster response. So far it has provided device regulatory disaster management, namely Law No. 24 of 2007 which provides a framework for disaster management, including pre-disaster, emergency response and post-disaster. Indonesia is a country that is very rich, dazzling beauty of the panorama, so many interesting foreign tourists to come and see the beauty. In addition, Indonesia is a country that often mengalmi natural disasters, ranging from floods, volcanoes to the tsunami, Indonesia is a disaster-prone geographical location. Disasters can be caused by natural factors and due to the irresponsible behavior of the use and management of natural resources (SDA) and the environment. Although the law has outlined a comprehensive disaster management provisions, so far the response is still focused on emergency response issues. Further action such as mitigation, rehabilitation and reconstruction seems not be the main priority of disaster management activities. Another problem that is still experiencing problems is coordination, speed of relief, aid accuracy and evenness of distribution logistics. Institutional: On the mandate of Law 24/2007 also institutional been formed National Disaster Management Agency (BNPB) at the regional level throughout and Indonesia. BNPB also formed a technical executing unit area (UPTD) 12 units. BNPB Institution supported by trained human resources (HR) who are ready to be deployed to the hardest terrain even though this certainly must be supported by adequate and measurable funding in the APBN (state budget) and APBD (regional budget). Institutional Strengthening: Grand designs required in order to strengthen institutional capacity and disaster management standard that is fast, responsive, and professional in accordance with international standards. Key words: Policy, Disaster Relief, On Targe

TATA KELOLA PENGEMBANGAN USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH

Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi bagaimanakah tata kelola usaha UKM sistem syariah dijalankan. Tujuan dalam kegiatan bisnis UKM tidak lepas dari sistem keuangan karena bagaimanapun antara pasar uang dan pasar riil saling terkait dan saling membutuhkan. Akan terjadi transaksi baik sebagai penabung maupun sebagai yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis UKM). Bisnis UKM bergerak dalam pembiayaan dalam setiap transaksi kredit tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Motode dengan mengkaji berbagai peraturan, literatur yang berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.  Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangan sehingga tidak tumpang -tindih serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang tata kelola pengembangan usaha UKM berbasis syariah Kata kunci: Tatakelola, UMKM, syaria